Tetapi sejak ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 yang merupakan peraturan pelaksananya, semua izin usaha yang mengandung perjudian seperti kasino dicabut dan dinyatakan ilegal. Penyuluh Hukum Ahli Pertama, Brian Jati melanjutkan materi bertema perjudian bersama judul “Hukum Judi Online”. Dikatakan, judi online tidak cuman merupakan tindak pidana juga memicu terjadinya tindak pidana lain. “Ini yang disebut kriminogen, sebagai misal saja untuk terdapatnya usaha judi online ini tidak cuman tentunya ada perjudian disana terjadi juga perekrutan wanita-wanita yang nantinya mempertontonkan ketelanjangan guna mengiklankan judi online tersebut,” jelasnya.
Pemerintah dalam fungsinya sebagai pengawasan sosial telah menetapkan aturan-aturan mengenai perjudian di dalam rumusan peraturan perundang-undangan yang ada. Pengaturan hukum pada tindak pidana perjudian telah diatur di dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP. Sedangkan sanksi pidanannya diperberat cocok di dalam Pasal 2 ayat , , Undang-Undang Nomor 7 th. 1974 tentang Penertiban Perjudian.
Dia mencontohkan, misalnya ada orang main judi dengan menggunakan domino atau kartu remi apakah domino dan kartu remi itu dapat digunakan untuk permainan lain kalau main judi. Kenyataannya sebut dia domino dan kartu remi itu adalah di antara cabang olahraga maka beli domino atau kartu remi saja tidak dapat serta-merta dianggap sebagai bagian berasal dari judi. Kedua, buat seseorang jadi malas mengerjakan ibadah dan juga jenuh hatinya dari mengingat Allah. Selain membentuk tabiat yang jahat, berjudi dapat memicu seseorang jadi pemalas dan pemarah. Pada selanjutnya dapat mengakibatkan kerusakan akhlak, tidak mau bekerja untuk melacak rezeki dengan jalan yang baik, dan selalu mengharap untuk mendapat kemenangan.

Di Indonesia sendiri, aktivitas perjudian memang dilarang oleh pemerintah gara-gara dianggap merugikan penduduk dan melanggar norma agama. “PPATK tentu berkolaborasi dengan aparat penegak hukum bersama dengan berikan sejumlah informasi intelijen keuangan mengenai aliran dana yang diindikasikan berkenaan dengan judi online dan secara simultan laksanakan koordinasi,” tegasnya. “Mereka kerap melakukan perubahan web judi online baru, berpindah-pindah dan berganti rekening. Bahkan menyatukan hasil judi online tersebut dengan usaha yang sah,” jelas Ivan di dalam info tertulisnya, Senin (22/8). Perkembangan teknologi, dinilai dimanfaatkan secara tidak benar oleh para pelaku yang terafiliasi bersama judi online, sekaligus menjauhkan hasil judi online tersebut agar tak terendus aparat penegak hukum. Perjudian online di diatur di dalam Pasal 27 ayat UU ITE. Isinya aturan hukum itu, tiap-tiap orang bersama dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, buat bisa diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan perjudian.
Barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diselenggarakan bersama dengan melanggar peraturan pasal 303. Dugaan itu juga mendorong Listyo Sigit Prabowo memerintahkan penindakan judi online. Setelah instruksi itu, belakangan mendadak marak bongkar persoalan judi online. “Yang mutlak, hasil akhirnya sesuai bersama amanat undang-undang. Dan ini bukan yang terakhir, gara-gara area digital berkembang sangat dinamis dan cepat,” kata dia. MenJudi Online menegaskan, walau PSE lingkup privat udah terdaftar, namun di dalamnya masih terdapat atau bakal terdapat kegiatan-kegiatan yang melanggar dan tidak cocok bersama dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia, dapat dilaksanakan tindakan administratif. Kapolri juga dapat bekerja sama bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk laksanakan pelacakan ada aliran dana yang diduga terkait bersama dengan judi.

Lebih Dari Satu Masalah Legalisasi Judi Oleh Pemerintah Di Indonesia

Judi onlinemerupakan persoalan yang serius yang harus jadi perhatian utama pemerintah di dalam pemberantasannya. Dalam tahapan spesifik orang-orang yang tak bisa menghentikan kebiasaan bermain judi online agar tindakannya merugikan orang lain bisa dikatagorikan sebagai kecanduan dan butuh penanganan lebih dari sekadar hukum. Oleh dikarenakan itu dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang yang terlibat di dalam judi online dapat mendapatkan sanksi pidana penjara paling lama selama enam tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp1 Miliar. Mantan Mufti Yordania, Dr. Nuh Ali Salman mengatakan, berkaitan permainan judi online ini memang ada dua wujud, yakni permainan judi bersama dengan menggunakan duwit dan permainan judi yang tanpa menggunakan duit. Adapun game judi online dengan uang telah jelas keharamannya dan dilarang didalam agama Islam.

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Judi Online

“Perjudian sangat bertentangan bersama norma-norma agama dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Dalam konteks pidana, kita punya UU ITE yang bisa menjerat setiap orang yang bermain di dalamnya,” terang pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu. Demi membalas kekalahannya, ia rela menggadaikan sawah pemberian orang tua agar dapat pinjaman.

Kemudian mesin akan memutar dan mengacak beragam macam bentuk ikon atau gambar agar tidak diketahui secara pasti gambar apa yang muncul. Jika mesin yang berhenti berputar terdapat delapan gambar yang sama dan membentuk pola tertentu, secara otomatis menang. Cornelia kemudian mengakhiri materi dengan memberikan kiat-kiat untuk melewatkan diri dari jeratan candu judi yakni penjudi harus mengakui bersama dengan jujur bahwa dirinya memang kecanduan judi, selanjutnya melakukan introspeksi dan mendapatkan alasan sesungguhnya kenapa ia berjudi. “Islam telah datang bersama dengan ajaran yang bijaksana, yang melarang penyerupaan perilaku orang kafir dan fasik,” terangnya. Nasehat, penjelasan, informasi, maupun arahan hukum yang diberikan jadi semuanya tanggung jawab tiap-tiap Penyuluh Hukum.…